Disabilitas adalah orang yang mengalami hambatan karena lingkungannya tidak mendukung atau tidak menyediakan akses/fasilitas. Juru bahasa Isyarat merupakan suatu media fasilitas aksesibilitas bagi warga Tuli/tunarungu untuk memenuhi haknya mendapatkan informasi dan komunikasi yang setara.

Tanpa juru bahasa Isyarat, warga Tuli/tunarungu tidak akan dapat mengakses informasi dengan maksimal, yang mengakibatkan hambatan dan kemunduran warga Tuli/tunarungu di semua aspek kehidupannya.Di Indonesia belum ada juru bahasa Isyarat yang memiliki sertifikat, baru ada sukarelawan atau magang juru bahasa Isyarat yang dilatih oleh orang Tuli/tunarungu dalam pergaulan sehari-hari.

Sukarelawan juru bahasa Isyarat dilatih dan dinilai oleh komunitas Tuli/tunarungu. Juru bahasa Isyarat juga wajib mematuhi aturan dan kode etik demi kenyamanan warga Tuli/tunarungu.Dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, banyak penekanan tentang hak bagi warga Tuli/tunarungu yang menyangkut bahasa Isyarat dan linguistik. Untuk itulah Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat ini didirikan.

PLJ didirikan oleh warga Tuli/tunarungu melalui workshop, diskusi yang diikuti oleh para ketua DPD (Dewan Pengurus Daerah) GERKATIN, instruktur Bahasa Isyarat Indonesia dari Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) dan Laboratorium Riset Bahasa Isyarat (LRBI) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan beberapa juru bahasa Isyarat lokal.

NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU PENDIRIAN

Nama : Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat disingkat dengan PLJ
Kedudukan : Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta
Waktu pendirian : 7 Februari 2015

Visi

Menjadi lembaga layanan juru bahasa Isyarat yang profesional dan mampu mewujudkan kemudahan untuk mendapatkan dan memberikan informasi melalui juru bahasa Isyarat serta menjadikan orang Tuli/ tunarungu mampu berperan aktif di berbagai aspek kehidupan.

Misi

  1. Memantapkan profesionalisme PLJ sebagai pusat penyedia layanan juru bahasa Isyarat.
  2. Memperjuangkan peningkatan peran warga Tuli/tunarungu dalam berbagai aspek kehidupan melalui bahasa Isyarat.
  3. Memantapkan dan meningkatkan harkat dan martabat warga Tuli/tunarungu sebagai warga negara yang mampu berperan dalam penyebaran informasi.

Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat berazaskan :

  1. Pancasila
  2. Undang- Undang tahun 1945.
  3. Surat Keputusan DPP GERKATIN : Tertanggal 20 April 2015, nomor : 25/SK/DPP GERKATIN- VIII/IV/15.
  4. Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga GERKATIN (Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) yang disahkan dihadapan notaris Mansur Ishak, SH, No 17 tanggal 11 MEI 2011, khususnya  pasal VI :
    a. Menggali potensi dan meningkatkan sumber daya manusia tunarungu Indonesia.b. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan perkumpulan yang menangani tunarungu baik di dalam maupun di luar negeri.
    c. Mengupayakan pemenuhan hak-hak penyandang tunarungu Indonesia.
    d. Memperjuangkan kesamaan kesempatan penyandang tunarungu dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
    e. Mendirikan pusat Bahasa isyarat (Pusbisindo), tempat pelatihan ketrampilan guna menyediakan sumber daya manusia yang trampil dan siap pakai.
    f. Menyelenggarakan dan mendirikan pendidikan serta pelatihan bagi para siswa dan guru.
    g. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan pemerintah dan swasta yang memberikan bantuan beasiswa.
  5. Surat dari World Federation of the Deaf, tanggal 1 Juli 2015, tentang ucapan selamat atas pendirian Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (Sign Language Interpretering Service Center)
  6. Undang- Undang No. 19 tahun 2011 tentang konvensi hak penyandang disabilitas, CRPD (Convention the Rights for Persons with Disabilities),
  7. CRPD / UU no. 19 tahun 2011 yang berkaitan dengan dunia Tuli, adalah :

 

Pasal 2 :

komunikasi mencakup bahasa, tayangan teks, braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis audio, plain-language, pembaca manusia, dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses, “Bahasa” mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk non lisan yang lain.Pasal 9.

Aksesibilitas :
Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas harus diterapkan pada, antara lain :

  1. menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik.
  2. meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi.

Pasal 20 :

Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka  untuk publik.

Pasal 21:

Mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.

Pasal 24 :

3.B. Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tunarungu.

4. Untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, negara-negara pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikutsertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat augmentatif dan alternatif guna untuk mendukung penyandang disabilitas.

Pasal 30 :

Menikmati akses terhadap program televisi , film, teater dan   kebudayaan lain yang mudah diakses.